Minggu, 27 November 2011

Ada Joker dan Domino
DPRD 'BERJUDI'?


HAYUN GULTOM, PARBABA
Di pembakaran sampah samping kiri kantor Dewan, ada kartu joker bekas pakai, bersama bungkus rokok,  dan kertas-kertas lainnya. Di tong sampah, depan pintu masuk kantor ada bungkus domino bersama sobekan kertas berwarna putih, kuning dan merah jambu, bertuliskan SPPD anggota dewan ke luar daerah senilai Rp.2.850.000.

Kantor DPRD Kabupaten Samosir terletak di Lokasi perkantoran Parbaba. Tidak ada rumah warga di sekitar kantor. Sampah itu adalah sampah dari dalam kantor dewan. Tidak ada kemungkinan orang lain atau masyarakat datang sengaja membuang sampah ke lokasi kantor dewan.

Memang kartu itu tidak bisa jadi bukti adanya bermain judi di kantor dewan. Tapi kartu itu juga tidak bisa disebut sebagai bagian dari ATK Sekretariat DPRD. Meski tidak tercium pihak kepolisian tapi kalangan LSM dan beberapa wartawan kerap memperbincangkan kebiasaan beberapa anggota dewan yang ngumpul di salah satu ruangan di lantai II. Ruangan yang berada diantara ruang ketua dan wakil ketua itu, menurut sekwan Mangihut Sinaga adalah ruang ruang rapat pimpinan. Tapi di dalam hanya ada 6 kursi dan satu meja ukuran sedang. Tidak ada komputer maupun lemari, tempat arsip hasil rapat pimpinan. Kondisi ruangan tidak yalak disebut sebuang ruang rapat. Biasanya anggota dewan berada di ruangan itu pada tanggal muda atau setelah rapat paripurna selesai. Mereka di ruangan itu bisa sampai menjelang malam.

Wartawan pernah mengkonfirmasi sekwan secara formal, apakah benar anggota dewan pernah bermain judi di ruangan kantor itu. Tentang anggota dewan yang sering di ruangan itu, sekwan tidak membantah. Tapi tentang judi, ia mengatakan, yang namanya bermain judi itu harus memenuhi unsur. Ada pemain, ada alat dan ada taruhan, katanya. Bermain kartu belum tentu main judi, tapi apakah anggota dewan main kartu hanya untuk menghabiskan waktu hingga malam hari di kantor dewan? tanya seorang wartawan.

Munculnya kabar tentang marwah DPRD yang kurang terhormat, menimbulkan beberapa komentar tentang hal-hal yang mencoreng nama baik, yang selama ini disebut lembaga terhormat itu. Seorang wartawan berinisial "Sht" mengatakan pada Orbit kemarin, ia pernah melihat anggota dewan sedang bermain kartu di ruang rapat pimpinan bulan Oktober lalu. Wartawan yang mengaku masih baru menggeluti dunia jurnalis ini, awalnya ia tidak mengetahui ada anggota dewan yang sedang bermain kartu di ruangan itu. Ia membantu membukakan pintu, karena seseorang hendak masuk untuk mengantarkan Indomie rebus.Tiba-tiba ia melihat beberapa anggota dewan sedang bermain kartu dan sekwan sedang memegang keretas dan pulpen. Sebagai wartawan baru ia mengaku tidak mengenal para anggota dewan itu, kecuali sekwan.

Kalangan LSM dan beberapa dari warga berkomentar, kalau memang anggota dewan sering berjudi di kantor, sudah saatnya pihak kepolisian mengawasi kantor DPRD Samosir. Anggota DPRD daerah lain yang bermain judi di hotel di Jakarta saja pernah tertangkap polisi. Masa di kandang sendiri tidak! 

Issu tentang anggota DPRD Samosir yang siring berlama-lama di Kantor dan diduga bermain 'judi' bukanlah issu baru. Mungkin saja sudah tercium pihak aparat kepolisian tapi barangkali belum ada waktu yang tepat menangkap mereka. Karena pemain judi bisa ditahan harus karena tertangkap basah.

Dari pantauan Cakra dan dari berbagai sumber, masalah judi sudah mewabah terhadap kalangan yang seharusnya jadi panutan. Di beberapa kantor, pegawai tidak segan-segan mebahas nomor togel. Angka yang keluar dan angka yang akan ditebak, kejadian di kantor sering jadi kode alam yang membawa keberuntungan walaupun lebih sering mengakibatkan kerugian. Himbauan berupa surat terhadap PNS agar tidak bermain judi bahkan pernah dikeluarkan oleh Pemerintah daerah. Di tempelkan di kantor-kantor instansi pemerintah, kecuali di Kantor DPRD. Jika ketahuan bermain judi, pegawai akan diberi sanksi. Hal ini barangkali menegaskan, sikap Pemkab terhadap aparatur pemerintah yang ketahuan bermain judi, tidak seperti dulu lagi. Walau sudah ketahuan dan berurusan dengan penegak hukum, tapi sepertinya tidak menerima sanksi terhadap jabatannya, golongan atau pangkat sebagai PNS. Bahkan ada yang malah naik jabatan.<<hayun gultom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar