Tanggapan Perorangan DPRD Samosir

Samosir "Kabupaten Silpa, Semakin Suram"

Sandiwara babak pertama Kabupaten Samosir dimulai tahun 2006. Dicetuskan pada tahun 2007 oleh anggota DPRD periode 2004-2009 melalui pandangan perorangan Parulian Situmorang saat paripurna LKPJ Bupati Samosir Ir Mangindar Simbolon pada akhir tahun anggaran 2006.

Menurutnya semua saran dan masukan serta usulan dewan, yang disampaikan secara lisan dianggap hanya sandiwara. Nyaris tidak pernah direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Samosir yang dipimpin Ir Mangindar Simbolon. Mangindar adalah Bupati pilihan rakyat pertama Kabupaten Samosir setelah dimekarkan dari Kabupaten Tobasa. 
Setahun kemudian Kabupaten Samosir mendapat sebutan "Kabupaten Silpa" oleh DPRD Kabupaten Samosir. Sebutan "Kabupaten Silpa" sempat hangat di kalangan pemerhati di Kabupaten Samosir. Dicetuskan oleh Tumpak Situmorang lewat Tanggapan akhir Fraksi terhadap LKPJ Bupati anggaran 2007.Saat itu silpa APBD Kabupaten Samosir meningkat dari Rp.47,4 milliard pada tahun 2006 menjadi Rp.119,7 milliard di tahun 2007.

DPRD periode 2004-2009 tidak hanya memberikan keritik kepada bupati, tetapi juga kepada lembaga DPRD itu sendiri. Dari semua aspek yang perlu dibangun dari anggaran yang sudah digunakan, masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Sehingga dalam pandangan perorangan Nasib Simbolon pada masa itu mengatakan "Bupati tertidur DPRD bermimpi".
Masih dalam kepemimpinan Mangindar Simbolon yang terpilih kembali mejadi Bupati Samosir periode 2010-2015.Salah satu butir dari Tanggapan Fraksi Demokrasi Pelopor Indonesia Raya (F-DPRIR)yang dibacakan oleh Baringin Sihotang atas LKPJ Bupati 2010 di DPRD 30/6 lalu mencetuskan, "Samosir Semakin Suram". Salah satu alasannya adalah karena kegagalan tata kelola administrasi dan banyaknya asset Kabupaten Samosir yang belum terregistrasi.

Menjawab pandangan perorangan anggota dewan, dalam setiap paripurna bupati Samosir Ir Mangindar Simbolon selalu mengatakan "akan kita perbaiki". Ungkapan itu dikritik oleh Partai Hanura yang memiliki satu fraksi di DPRD dan salah satu Partai pendukung Ir Mangindar Simbolon dalam pemilukada lalu. Fraksi Hanura mengingatkan Bupati atas jawababnya yang selalu mengatakan "akan dilaksanakan" dan "perlu dilakukan". Padahal menurut Fraksi Hanura, yang diharapkan dari jawaban bupati, karena tahun anggaran sudah berlalu, adalah "sudah dilaksanakan". 

DPRD Kabupaten Samosir bahkan pernah mengingatkan Bupati Samosir lewat tanggapan perorangan dengan pantun berbahasa daerah. "Tinallik bulung sihupik, pinarsaong bulung siala. Unang sumolsol di pudi dang sipasingot naso ada". Jangan menyesal dikemudian hari, bukan kami tidak mengingatkan. Kira-kira demikian arti dari sebuah pantun yang disampaikan Drs Lundak Sagala kepada pemerintah Kabupaten Samosir pada tahun 2008 saat paripurna LKPJ Bupati Ir Mangindar Simbolon.

Sesuai tatib DPRD Kabupaten Samosir 2009-2014,tidak lagi menyertakan Paripurna pandangan perorangan anggota dewan serta tidak ada lagi tolak-menolak terhadap LKPJ Bupati. Tetapi DPRD tidak lepas dari kritik dan saran kepada bupati yang disampaikan lewat tanggapan akhir fraksi. Sebanyak 5 Fraksi di DPRD Kabupaten Samosir memberikan sejumlah kritik pedas kepada Pemerintah Kabupaten Samosir pada 30/6 lalu di Kantor DPRD Kabupaten Samosir di Parbaba Kecamatan Pangururan.

Tentang  proyek di Kabupaten Samosir yang didominasi rekanan tim sukses Bupatif juga dikritik oleh DPRD melalui
Fraksi Karya Sejahtera  (Partai Golkar dan PDS). Meski telah hampir setahun berlalu namun hingga saat ini ekses pemilu kada masih terasa ditengah masyarakat. Fraksi Karya Sejahtera mengatakan, sebagian besar tim sukses (TS) pemenang  di Kabupaten Samosir merasa di atas angin dan terkesan mau mengatur segalanya, kata Pernando Sinaga saat membacakan Tanggapan Fraksi Karya Sejahtera.